Mari kita benahi aset negara

Banyaknya temuan BPK pada tahun 2008 mengenai BMN, mendorong untuk semakin meningkatkan peran DJKN untuk semakin membenahi aset-aset negara.

Dalam membenahi aset negara, azas-azas yang digunakan dalam pengelolaan BMN adalah :

1. Azas Fungsional, yaitu Pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah di bidang pengelolaan bmn/daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang dan gubernur/bupati/walikota sesuai fungsi, wewenang, tanggungjawab masing-masing. 
2. Azas Kepastian Hukum, yaitu Pengelolaan barang milik negara/daerah harus dilaksanakan berdasarkann hukum dan peraturan perundang-undangan.
3. Azas Transparansi,  yaitu Penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara/daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar.
4. Azas Efisiensi, yaitu Pengelolaan barang milik negara/daerah diarahkan agar barang milik negara/daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.
5. Azas Akuntabilitas, yaitu Setiap kegiatan pengelolaan barang milik negara/daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
6. Azas Kepastian Nilai, yaitu Pengelolaan barang milik negara/daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara/daerah serta penyusunan Neraca Pemerintah.

Sasaran reformasi dalam pengelolaan BMN adalah : tertib administrasi, tertib hukum dan tertib fisik (3T).